Sistem Dan Struktur Politik Indonesia Pada Kurun Reformasi (1998-Sekarang)

Oleh kertas jatuh Februari 03, 2019 Posting Komentar

A. LATAR BELAKANG REFORMASI DI INDONESIA

Pada awal 1997, kondisi Indonesia mulai mengalami ketidak stabilan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun penegakan supremasi hukum. Kondisi ini menciptakan mahasiswa yang dianggap mewakili masyarakat Indonesia menuntut beberapa perubahan. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya reformasi di Indonesia.
a. Faktor Politik
1. Adanya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan.
2. Kekuasaan orde gres di bawah Soeharto diktatorial dan tertutup.
3. Adanya impian mewujudkan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Mahasiswa menginginkan perubahan.
b. Faktor Ekonomi
1. Adanya krisis nilai tukar mata uang rupiah.
2. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
3. Sulitnya mendapat barang-barang kebutuhan pokok.
c. Faktor Sosial Masyarakat

Adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.
d. Faktor Hukum
Belum adanya keadilan dalam perlakuan aturan yang sama di antara warga negara. Dengan melihat kondisi Indonesia yang mengalami krisis multidimensi, mahasiswa melaksanakan agresi demonstrasi menuntut Presiden Soeharto lengser. Dalam melaksanakan agresi demonstrasinya tersebut, mahasiswa mengalami bentrokan fisik dengan pegawapemerintah keamanan, menyerupai yang terjadi di Semanggi dan depan kampus Trisakti. Selain menuntut semoga Presiden Soeharto meletakkan jabatannya, mahasiswa ini juga menuntut beberapa hal yang disebut sebagai Agenda Reformasi. Agenda Reformasi tersebut, yaitu:
1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI.
4. Otonomi kawasan yang seluas-luasnya.
5. Penegakan supremasi hukum.
6. Pemerintahan yang higienis dari KKN.
Mengingat semakin kerasnya pinjaman semoga Presiden Soeharto lengser, pada 21 Mei 1998 Jenderal H. M. Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8, B. J. Habibie yang dikala itu menjabat sebagai wakil presiden ditunjuk menjadi Presiden Indonesia.
(Soal dan Pembahasan Masa Reformasi klik disini)
B. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN REFORMASI
a. Masa Pemerintahan B. J. Habibie
Pada 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie membentuk kabinet gres yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI. Ada pun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinannya, antara lain:
1. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
2. Manaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sampai di bawah Rp10.000,00.
3. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang di syaratkan oleh IMF.
4. Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik gres sebanyak 48 partai politik.
5. Membebaskan narapidana politik (napol), menyerupai Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan.

6. Di bidang hankam, diadakan pembaruan dengan cara melaksanakan pemisahan Polisi Republik Indonesia dan ABRI.
7. Menyelenggarakan Pemilu 1999
8. Disintegrasi Timor Timur.
b. Masa Pemerintahan K. H. Abdurahman Wahid
Pada 20 Oktober 1999, MPR berhasil menentukan Presiden Republik Indonesia yang ke-4, yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Gus Dur membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Anggota kabinet ini diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada 28 Oktober 1999. Dalam Kabinet Persatuan Nasional, terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan K. H. Abdurahman Wahid:

Baca Juga

1. Pengakuan terhadap kelompok minoritas Tionghoa, menyerupai dalam pengurusan dokumen kependudukan dan penetapan Imlek sebagai hari libur nasional.
2. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya, dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.
3. Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya bermetamorfosis Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.
Puncakjatuhnya Gusdurdarikursikepresidenanditandaiolehadanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkannya terlibat dalam kasus korupsi. Pada 1 Februari 2006, DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama, sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi:
1. Membekukan MPR / DPR-RI.
2. Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun tubuh yang diharapkan untuk pemilu dalam waktu satu tahun,
3. Membubarkan Partai Golkar alasannya dianggap warisan orde baru.
Dekrit tersebut tidak sanggup dilaksanakan alasannya dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh alasannya itu, MPR segera mengadakan Sidang spesial pada 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur menurut Tap MPR No. 3 tahun 2001 dan wakilnya Hamzah Haz.
c. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Presiden Megawati Soekarno Puteri dilantik menjadi Presiden RI pada 23 Juli 2001. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden pertama perempuan di Indonesia. Kabinet Gotong Royong yang dibentuknya melaksanakan kebijakan.
1. Penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar sehingga hutang luar negeri sanggup berkurang US$ 34,66 milyar.
2. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Konflik Sipdan-Ligitan.
4. Privatisasi aset BUMN.
5. Melaksanakanpemilu Presidenpertamadi Indonesia, pada 2004 yangmemenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan M. Jusuf Kalla.
d. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I (SBY-JK)
Terpilihnya Susilo Bambang Yodhoyono atau populer dengan sebutan SBY. SBY telah menciptakan babak gres dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada 20 Oktober 2004 bersama wapresnya, Jusuf Kalla. Untuk membantu kiprah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dibentuklah Kabinet Indonesia Bersatu. Beberapa kejadian yang menempel pada masa pemerintahan SBY-JK:
1. Penyelesaian persoalan konflik Aceh
Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah RI sanggup diselesaikan dengan cara menerapkan Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus dengan penggunaan syariat Islam dengan nama Nangroe Aceh Darussalam. Pada 15 Agustus 2005 dibuatlah Momerandumof Understanding antara GAM dan RI sebagai penanda berakhirnya konflik di Aceh.
2. Pemilu 2009
Pemilu ini dilaksanakan ditujukan untuk menentukan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2009. Pemilu ini untuk menentukan presiden dan wakil presiden pada 8 Juli 2009.
e. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II (SBY-Boediono)
SusiloBambangYudhoyonoyangkaliiniberpasangandenganBoedionomemperoleh bunyi terbanyak dalam pemiihan presiden secara pribadi pada 2009. Kabinet Indonesia Bersatu II yaitu nama kabinet yang dibuat pada pemerintahan dia yang kedua kalinya. Beberapa kejadian penting seputar pemerintah SBY-Boediono:
1. Kasus Cicak-Buaya
2. Kenaikan harga BBM
3. Pengadaan pesawat kepresidenan
4. Pemilu 201
Pemilu yang diselenggarakan dua tahap, yakni menentukan legislatif (9 April 2014) dan menentukan administrator (9 Juli 2014).

Soal dan Pembahasan masa reformasi klik disini
Materi sejarah lainnya: