Sistem Dan Struktur Politik Indonesia Pada Kala Orde Gres (1966-1998)
Setelah terjadinya insiden Gerakan 30 September 1965, situasi Indonesia semakin tidak kondusif. Masyarakat pada dikala itu mengganggap PKI sebagai penyebab insiden tersebut. Pada 8 Oktober 1965, sekumpulan kesatuan agresi mahasiswa yang membentuk Front Pancasila menuntut semoga PKI segera dibubarkan dan mengadili tokoh-tokoh yang diduga terlibat di dalamnya. Kondisi diperparah dengan mahalnya harga materi pokok yang biasa dikonsumsi oleh rakyat. Dengan pertimbangan ini, pada 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) mengajukan tuntutan yang dikenal dengan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat):
a. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
b. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur PKI.
c. Turunkan harga sembako.
Menghadapi situasi demikian, Presiden Soekarno memanggil semua menterinya untuk melaksanakan sidang kabinet di Istana Bogor. Dalam sidang tersebut, Soekarno berjanji akan segera menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, bahkan dia akan memperlihatkan jabatan menteri jikalau ada yang mampu menurunkan harga. Perwujududan terhadap akad tersebut, Presiden Soekarno jadinya merombak kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan jumlah 100 menteri yang masih banyak memihak kepada PKI. Mahasiswa yang tidak puas akan tindakan tersebut jadinya kembali melaksanakan agresi demonstrasi yang semakin besar. Bentrokan dengan Pasukan Pengawal Presiden sulit dihindarkan sehingga menewaskan Arif Rahman Hakim (seorang mahasiswa UI). Presiden Soekarno yang tidak terima atas agresi kesatuan-kesatuan agresi mahasiwa tersebut jadinya mengambil keputusan untuk membubarkan KAMI pada 26 Februari 1966 dan menyusul menutup kampus Universitas Indonesia pada 3 Maret 1966.
(Soal dan Pembahasan Orde Baru klik disini)
a. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
b. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur PKI.
c. Turunkan harga sembako.
Menghadapi situasi demikian, Presiden Soekarno memanggil semua menterinya untuk melaksanakan sidang kabinet di Istana Bogor. Dalam sidang tersebut, Soekarno berjanji akan segera menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, bahkan dia akan memperlihatkan jabatan menteri jikalau ada yang mampu menurunkan harga. Perwujududan terhadap akad tersebut, Presiden Soekarno jadinya merombak kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan jumlah 100 menteri yang masih banyak memihak kepada PKI. Mahasiswa yang tidak puas akan tindakan tersebut jadinya kembali melaksanakan agresi demonstrasi yang semakin besar. Bentrokan dengan Pasukan Pengawal Presiden sulit dihindarkan sehingga menewaskan Arif Rahman Hakim (seorang mahasiswa UI). Presiden Soekarno yang tidak terima atas agresi kesatuan-kesatuan agresi mahasiwa tersebut jadinya mengambil keputusan untuk membubarkan KAMI pada 26 Februari 1966 dan menyusul menutup kampus Universitas Indonesia pada 3 Maret 1966.
(Soal dan Pembahasan Orde Baru klik disini)
Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan rapat Kabinet Dwikora yang disempurnakan di Istana Negara, untuk membahas mengenai pemecahan dilema yang terjadi dikala itu. Di tengah berlangsungnya rapat, Mayjen Sabur (Komandan Pasukan Cakrabirawa) memberitahukan banyak tentara yang tidak dikenal berada diluar istana. Mendengar isu tersebut, Soekarno tetapkan untuk pergi ke Istana Bogor ditemani oleh Wakil Perdana Menteri II (Dr. Subandrio) dan Wakil Perdana Menteri III (Chaerul Saleh). Rapat pun kemudian dilanjutkan dengan Wakil Perdana Menteri I (Dr. Leimena) sebagai pemimpin sidang kabinet tersebut.
Setalah sidang kabinet selesai, tiga orang perwira TNI-AD (Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Mahmud) memberikan hasil sidang kabinet kepad Letjen Soeharto. Dari pertemuan tersebut, Letjen Soeharto jadinya menyuruh dan mengizinkan semoga ketiga perwira tersebut menemui Presiden Soekarno untuk memberikan Letjen Soeharto mampu menuntaskan kemelut politik dan memulihkan keamanan serta ketertiban di ibukota. Setelah melaksanakan pembicaraan, jadinya Presiden Soekarno memperlihatkan surat perintah kepada Letjen Soeharto (selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib) untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Letjen Soeharto juga diharuskan melaporkan segala sesuatunya kepada Presiden Soekarno. Surat perintah ini kemudian dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Tindakan pertama yang dilakukan Letjen Soeharto selaku pemegang mandat Supersemar:
a. Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya
b. Menangkap 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam keanggotaan PKI
Pada tanggal 22 Februari 1967, terjadilah penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto sebagai pengemban TAP MPRS No.IX/MPRS/1966. 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden RI.
B. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU
a. Bidang Politik
1. Pembekuan Hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok
Pada 1 Oktober 1967, Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan tersebut dilakukan alasannya RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memperlihatkan pinjaman
kepada Gerakan 30 September 1965, baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sehabis terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memperlihatkan proteksi kepada tokoh-tokoh Gerakan 30 September 1965 di luar negeri serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI. Melalui media massanya, RRT telah melaksanakan kampanye menyerang Orde Baru. Pada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.Setalah sidang kabinet selesai, tiga orang perwira TNI-AD (Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Mahmud) memberikan hasil sidang kabinet kepad Letjen Soeharto. Dari pertemuan tersebut, Letjen Soeharto jadinya menyuruh dan mengizinkan semoga ketiga perwira tersebut menemui Presiden Soekarno untuk memberikan Letjen Soeharto mampu menuntaskan kemelut politik dan memulihkan keamanan serta ketertiban di ibukota. Setelah melaksanakan pembicaraan, jadinya Presiden Soekarno memperlihatkan surat perintah kepada Letjen Soeharto (selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib) untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Letjen Soeharto juga diharuskan melaporkan segala sesuatunya kepada Presiden Soekarno. Surat perintah ini kemudian dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Tindakan pertama yang dilakukan Letjen Soeharto selaku pemegang mandat Supersemar:
a. Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya
b. Menangkap 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam keanggotaan PKI
Pada tanggal 22 Februari 1967, terjadilah penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto sebagai pengemban TAP MPRS No.IX/MPRS/1966. 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden RI.
B. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU
a. Bidang Politik
1. Pembekuan Hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok
Pada 1 Oktober 1967, Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan tersebut dilakukan alasannya RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memperlihatkan pinjaman
2. Indonesia masuk kembali sebagai anggota PBB
Pada 28 September 1966, Indonesia menyatakan bergabung kembali dengan PBB (sebelumnya pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB) demi mewujudkan politk luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.
3. Penghentian konfrontasi dengan Malaysia
Langkah awal dari upaya perdamaian ini dengan meyelenggarakan Perundingan Bangkok pada 29 Mei–1 Juni 1966. Ada pun hasil dari negosiasi tersebut berisi:
· Kepada rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.
· Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.
· Menghentikan tindakan-tindakan permusuhan.
Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, 11 Agustus 1966 Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menandatangi naskah persetujuan normalisasi hubungan di Ruang Pancasila, Gedung Departemen Luar Negeri.
4. Sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal
Pada 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai aliran untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang populer dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, semenjak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dibutuhkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.
5. Pemilhan Umum 1971
Dengan memakai dasar aturan UU No. 15 tahun1969 wacana pemilu dan UU No. 16 tahun 1969 wacana Susunan dan Keduduka MPR, DPR, dan DPRD, pada 5 Juli 1971, pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu pertama semenjak periode Jenderal Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pemenang dalam pemilu ini ialah Golkar.
6. Penyederhanaan partai politikPada 28 September 1966, Indonesia menyatakan bergabung kembali dengan PBB (sebelumnya pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB) demi mewujudkan politk luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.
3. Penghentian konfrontasi dengan Malaysia
Langkah awal dari upaya perdamaian ini dengan meyelenggarakan Perundingan Bangkok pada 29 Mei–1 Juni 1966. Ada pun hasil dari negosiasi tersebut berisi:
· Kepada rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.
· Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.
· Menghentikan tindakan-tindakan permusuhan.
Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, 11 Agustus 1966 Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menandatangi naskah persetujuan normalisasi hubungan di Ruang Pancasila, Gedung Departemen Luar Negeri.
4. Sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal
Pada 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai aliran untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang populer dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, semenjak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dibutuhkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.
5. Pemilhan Umum 1971
Dengan memakai dasar aturan UU No. 15 tahun1969 wacana pemilu dan UU No. 16 tahun 1969 wacana Susunan dan Keduduka MPR, DPR, dan DPRD, pada 5 Juli 1971, pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu pertama semenjak periode Jenderal Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pemenang dalam pemilu ini ialah Golkar.
Demi menjaga stabilitas politik Indonesia pada 1973 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah partai yang ada dengan cara melaksanakan fusi (penggabungan) dengan dasar kesamaan program. Dari hasil fusi tersebut, lahirlah partai dan 1 Golkar yang susunannya sebagai berikut:
· Partai Demokrasi Indonesia (PDI), fusi dari PNI, Partai Katholik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
· Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).
7. Proses integrasi Timor Timur
Proses ini terjadi berkat adanya Revulucaodos Cravo atau Revolusi Bunga yang terjadi di Portugis. Dengan adanya revolusi tersebut, Portugis memperlihatkan kesempatan kepada negara jajahannya untuk memilih nasibnya sendiri. Rakyat Timor Timur kemudian merespons kebijakan Portugis tersebut dengan membentuk partai politik yang terdiri dari:
b. Bidang Ekonomi
Untuk mengurangi tingkat inflasi dan mempercepat pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan, seperti:
1. Penanaman modal ajaib dan penanaman modal dalam negeri
Untuk mempercepat proses pembangunan nasional, dikeluarkan UU No. 1 tahun 1967 wacana Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 3 Juli 1968 sebagai UU. No. 6 tahun 1968.
2. Mengeluarkan Trilogi Pembangunan
Agar arah pembangunan menjadi fokus, pemerintah Orde Baru menerapkan Trilogi Pembangunan yang terdiri atas:
· Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepadaterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
· Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
· Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
3. Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) · Partai Demokrasi Indonesia (PDI), fusi dari PNI, Partai Katholik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
· Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).
· Golongan Karya (Golkar), sebuah organisasi masa yang diberi hak untuk berpolitik.
7. Proses integrasi Timor Timur
Proses ini terjadi berkat adanya Revulucaodos Cravo atau Revolusi Bunga yang terjadi di Portugis. Dengan adanya revolusi tersebut, Portugis memperlihatkan kesempatan kepada negara jajahannya untuk memilih nasibnya sendiri. Rakyat Timor Timur kemudian merespons kebijakan Portugis tersebut dengan membentuk partai politik yang terdiri dari:
- Associacao Social Democratica Timorense (ASDT) yang kemudian berganti nama menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretelin) yang menghendaki semoga Timor Timur merdeka sepenuhnya.
- Uniao Democratica Timorense (UDT)
- Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti)
b. Bidang Ekonomi
Untuk mengurangi tingkat inflasi dan mempercepat pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan, seperti:
1. Penanaman modal ajaib dan penanaman modal dalam negeri
Untuk mempercepat proses pembangunan nasional, dikeluarkan UU No. 1 tahun 1967 wacana Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 3 Juli 1968 sebagai UU. No. 6 tahun 1968.
2. Mengeluarkan Trilogi Pembangunan
Agar arah pembangunan menjadi fokus, pemerintah Orde Baru menerapkan Trilogi Pembangunan yang terdiri atas:
· Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepadaterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
· Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
· Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Pada 1 April 1969, dikeluarkan Repelita sebagai petunjuk bagi arah pembangunan nasional. Repelita terdiri dari:
· Repelita I (1969–1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan pengutamaan pada bidang pertanian.
· Repelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
· Repelita III (1979–1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
· Repelita IV (1984–1989) bertujuan membuat lapangan kerja gres dan industri.
· Repelita V (1989–1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan.
c. Bidang Sosial Budaya
1. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa tidak boleh berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara ajaib di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi yang secara tidak eksklusif juga menghapus hak-hak asasi mereka.
2. Revolusi hijau
Revolusi Hijau ialah perubahan mendasar dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian. Penerapan Revolusi Hijau di Indonesia menjadi negara swasembada pangan dari tahun 1984-1989.
3. Wajib Belajar 6 Tahun
4. Program Keluarga Berencana
Sumber https://www.gu-buk.net
){kind=link}
Posting Komentar untuk "Sistem Dan Struktur Politik Indonesia Pada Kala Orde Gres (1966-1998)"