Bahaya Disintegrasi Bangsa: Pergolakan Politik Daerah

A. PERISTIWA PKI MADIUN 1948
a. Faktor yang Melatarbelakangi Peristiwa Ini
1. Amir Sjarifuddin menolak kebijakan kabinet Hatta ihwal Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara (RERA)

Ketimpangan antara ketersedian senjata dengan jumlah tentara yang ada memaksa Hatta melaksanakan kebijakan tersebut. Kondisi yang demikian sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia terutama pada ketika itu kita sedang menghadapi Agresi Militer yang dilancarkan oleh Belanda. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, dibutuhkan akan tersaring tentara-tentara yang berkualitas. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memangkas anggaran untuk militer, mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil pada ketika itu. Tujuan berikutnya dari kebijakan ini ialah untuk memangkas keberadaan organisasi yang bekerjasama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin tidak pelak harus mendapatkan konsekuensi dari kebijakan Hatta tersebut.
2. Kekecewaan Amir Sjarifuddin terhadap negosiasi Renville
Amir Sjarifuddin ialah tokoh yang memimpin delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville. Beliaujugayangmenandatangiperundingantersebut. Setelah

diturunkan sebagai perdana menteri, Amir Sjarifuddin justru meminta pemerintah Indonesia membatalkan negosiasi tersebut. FDR dijadikan oleh Amir Sjarifuddin untuk memperjuangkan penolakan terhadap Perundingan Renville.
3. Keinginan PKI mendirikan negara Soviet Republik Indonesia
Karena kekecewaan terhadap Indonesia pada 18 September 1948, Amir Sjarifuddin (Ketua FDR) dan Musso (Ketua PKI) hasilnya memproklamasikan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tinggal membisu menghadapi persoalan Madiun Affair pada 1948 ini. Berbagai cara ditempuh, biar persoalan ini segera sanggup teratasi.
b. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Masalah Ini
1. Soekarno mengultimatum rakyat Madiun untuk menentukan “Soekarno-Hatta atau Musso-Amir”.
2. Menggelar Operasi Militer yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman.
Musso hasilnya mati tertembak di tempat Somoroto, Ponogoro. Amir Sjarifuddin berhasil ditangkap ketika ia berada di tempat Branti, Grobogan.

B. GERAKAN DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA (DI/TII)

Tempat	Tokoh	Penjelasan
a. Jawa Barat	S. M. Kartosuwiryo	1. Penyebab terjadinya bencana ini: · Kekecewaan Kartosuwiryo terhadap kebijakan Hatta melaksanakan Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara (RERA) Setelah kebijakan RERA berjalan, Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dinyatakan sebagai organisasi yang terkena rasionalisi. · Penolakan terhadap Perundingan Renville Berdasarkan isi Perundingan Renville, Jawa Barat menjadi salah satu tempat yang harus dikosongkan dari unsur tentara Indonesia. Kartosuwiryo pun enggan untuk meninggalkan Jawa Barat alasannya ialah ingin mengamankan wilayah ini dari serangan Belanda.

Tempat		Tokoh	Penjelasan
			· Keinginan mendirikan Negara Islam (Darul Islam/DI) dengan nama Negara Islam Indonesia (NII) Karena banyak sekali kekecewaan terhadap pemerintah tersebut, pada 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Darul Islam (DI) dengan Hizbullah dan Sabilillah sebagai tentaranya (TII). 2. Kebijakan pemerintah mengatasi persoalan ini: Operasi Pagar Betis ialah operasi militer yang bertujuan menumpas gerakan Kartosuwiryo tersebut.
b.	Jawa Tengah	1. Amir Fatah 2. M. Mahfud 3. Kyai Sumolangu	1. Karena merasa simpati terhadap usaha Kartosuwiryo, organisasi Angkatan Umat Islam dan Majelis Islam menyatakan bergabung dengan gerakan DI/TII Jawa Barat. 2. Untuk mengatasi persoalan ini, digelarlah Operasi Banteng negara dengan mengirim Pasukan Banteng Raiders.
c.	Aceh	Teungku Daud Beureuh	1. Peristiwa DI/TII Aceh terjadi akhir kekecewaan Daud Beureuh terhadap kebijakan pemerintah yang menurunkan status keistimewaan Aceh. Wilayah Aceh ditetapkan menjadi belahan dari Karesidenan Sumatera Timur. 2. DI/TII Aceh diselesaikan melalui Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MUKERA).
d.	Sulawesi Selatan	Kahar Muzakar	1. Kekecewaan terhadap kebijakan RERA yang dilakukan oleh kabinet Hatta. Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) termasuk organisasi yang terkena rasionalisasi sehinggaditolakmenjadibagiandari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Tempat	Tokoh	Penjelasan
		2. Operasi Militer dilaksanakan untuk menumpas gerakan ini, pada 1955 Kahar Muzakar pun sanggup ditangkap.
e. Kalimantan Selatan	Ibnu Hadjar	1. Kekecewaan terhadap kebijakan RERA yang dikeluarkan oleh Hatta. Kesatuan Rakyat yang Tertindas dinyatakan tidak layak menjadi belahan dari APRIS. 2. Pada 1963, digelar operasi Militer untuk menumpas gerakan ini.

C. PEMBERONTAKAN ANDI AZIS

Pemberontakan Andi Azis ini terjadi didasarkan atas penolakan masuknya pasukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) ke Makasar. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Andi Azis ini menyerang markas APRIS yang ada di Makasar.
Untuk menumpas gerakan ini, Kolonel Alex Kawilarang ditugaskan memimpin operasi militer. Pada 1953, gerakan ini sanggup diatasi dan semua orang yang dianggap terlibat pada bencana ini dijatuhi eksekusi 15 tahun penjara.

D. GERAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)

Penolakan untuk begabung dengan NKRI menjadi dasar bagi Mr. Dr. Christian Robert Soumokil untuk mendirikan Republik Maluku Selatan. Upaya perdamaian pernah ditempuh oleh pemerintah dengan mengutus Dr. J. Leimena untuk berunding dengan Soumokil, namun upaya ini tidak menciptakan keadaan berubah. Kolonel Alex Kawilarang kemudian ditugaskan untuk menumpas gerakan ini melalui operasi militer. Karena terus terdesak keberadaannya, beberapa orang yang tergabung dalam gerakan ini melarikan diri ke Belanda.

E. PEMBERONTAKAN ANGKATAN PERANG RATU ADIL (APRA)

Peristiwa ini diawali dengan kekhawatiran Koninkelijke Nederland Imdische Leger (KNIL) ketika dimasukkan sebagai belahan dari APRIS. Mereka khawatir akan didiskreditkan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang juga bergabung dengan APRIS. Kapten Raymond Westerling memimpin sekelompok orang mantan anggota KNIL yang menamakan diri Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) untuk menciptakan kekacauan di Bandung pada 1950. Jakarta juga tidak luput dari penyerangan yang dilakukan oleh Westerling yang bekerja sama dengan

Sultan Hamid II. Rencananya mereka akan melaksanakan agresi penyerangan gedung kabinet yang ketika itu sedang berlangsung sidang kabinet.
Untuk mengatasi persoalan ini, Moh. Hatta mencoba berunding dengan Mayor Jenderal Engels. Hasilnya Komisaris Tinggi Belanda memerintahkan biar gerombolan APRA ini segera meniggalkan Bandung. Berkat kesigapan APRIS yang dibantu oleh masyarakat, gerakan ini perlahan niscaya mulai terdesak. Pada 22 Februari 1950, Raymon Westerling melarikan diri ke Malaya. Kepergian tokoh ini dari Indonesia menjadi mengambarkan berakhirnya APRA.

F. PEMERINTAHAN REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA/PERJUANGAN RAKYAT SEMESTA (PRRI/PERMESTA)

Ketidakstabilan politik Indonesia pada dekade 1950-an semakin parah ketika Ahmad Husein memproklamirkan gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang disusul Syafrudin Prawiranegara turut memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Gerakan yang berpusat di Manado ini, bertujuan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran akhir ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa tersebut. Mereka juga menuntut biar pemerintah mencabut kekuasaan Kabinet Djuanda alasannya ialah menjadikan semakin timpangnya pembangunan antara sentra dan tempat serta menuntut biar kedudukan presiden dikembalikan sesuai konstitusi.
Dalam gerakan ini, Amerika Serikat turut terlibat. Terbukti ketika ditangkapnya seorang pilot asal Amerika Serikat yang berjulukan Allan Pope. Dengan cepat, operasi militer dilakukan sampai pada tahun 1961, semua yang terlibat dalam bencana tersebut sanggup tertangkap dan diadili.

G. PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965

Gerakan ini diawali ketika munculnya informasi ihwal pembentukan Dewan Jenderal dalam badan Angkatan Darat. Dewan ini gotong royong ialah kelompok penasihat yang terdiri dari para jenderal dengan kiprah utamanya ialah menunjukkan rekomendasi kepada pimpinan Angkatan Darat untuk menilai kenaikan pangkat perwira tinggi Angkatan Darat. PKI mengganggap pembentukan dewan ini untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Kondisi diperparah ketika ditemukannnya sebuah dokumen belakang layar di Kedubes Inggris yang dikenal dengan nama Dokumen Gilchrist. PKI menuding terjadi kolaborasi antara TNI-AD dengan Amerika dan Inggris untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Atas dasar itu, PKI hasilnya membentuk sebuah dewan untuk menyelamatkan Indonesia dengan nama Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo.

alam usaha melaksanakan tujuan dari Dewan Revolusi, pada tanggal 30 September 1965 PKI berusaha menculik para perwira tingggi TNI-AD yang dianggap terlibat dalam pembentukan Dewan Jenderal. Jika kita menelaah lebih dalam, gotong royong para perwira tinggi tersebut ialah para perwira tinggi yang anti PKI. Adapun nama-nama yang menjadi korban pada bencana tersebut:
a. Jenderal Ahmad Yani
b. Jenderal Haryono Mas Tirtosudarmo
c. Mayor Jenderal Suprapto
d. Mayor Jenderal S. Parman
e. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
f. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
g. Lettu Pierre Andreas Tendean
h. Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubu
i. Kolonel Katamso
j. Letkol Sugiyono
Melalui banyak sekali cara yang dilakukan oleh pemerintah, hasilnya pada 11 Oktober 1945 Letkol Untung sanggup tertangkap di Tegal. D.N. Aidit, selaku ketua PKI ditemukan tewas pada November 1966. Tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam gerakan ini kemudian diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa.

Soal dan pembahasan pergolakan politik Indonesia klik disini

Sumber https://www.gu-buk.net