Demokrasi Terpimpin

A. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Setelah Dekrit
1. Bidang Politik 

• Pembentukan MPRS
• Pembentukan DPAS
• Pembentukan Kabinet Kerja
• Melakukan Penataan Organisasi pertahanan dan keamanan (kepolisian digabung dengan Tentara Nasional Indonesia dalam bentuk ABRI)
• Penyederhanaan partai politik = pembubaran Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan presiden dan MA
• Pembentukan Front Nasional

2. Bidang Ekonomi

• Kebijakan Moneter = menurunkan nilai uang kertas pecahana Rp. 500 dan Rp. 1000, - menjadi Rp. 50 dan Rp. 100,
• Membentuk Dewan Perancang Nasiona (Dapernas). Pada tahun 1963, tubuh ini diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno
• Mengintegrasikan semuan Bank Negara ke dalam suatu organisasi Bank Sentral
• Mengadakan Deklrasi Ekonomi (Dekon)
• Mencanangkan Pembangunan Semesta Berencana
• Melakukan kebijakan Politik Mercusuar dengan membangun banyak sekali bangunan monumental yang menyita anggaran negara yang besar ibarat pembangunan: kompleks olahraga senayan, Monumen Nasional, Gedung Sarinanah, Jembatan Ampera, dll.
• Melakukan pencatakan mata uang rupiah secara berlebihan yang mendorong hiper inflasi

3. Bidang Luar Negeri

a. Membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda dengan melaksanakan Konfrontasi Militer. Diantara kebijakan yang dilakukannya ialah melaksanakan pembelian senjata besar-besaran dari Uni Sovyet.
(Pelengkap: Soal dan Pembahasan demokrasi terpimpin klik disini)

b. Konfrontasi dengan Malaysia.

1. Sebab: menolak pembentukan negara Federasi Malaysia oleh Inggris
2. Peristiwa: Pembakaran Kedubes Inggris, Pembentukan pasukan sukarelawan ke Borne Utara.
3. Dampak

• Indonesia keluar dari PBB pada Januari 1965, alasannya ialah pada simpulan 1964 Malaysia diangkat menjadi anggota keamanan tidak tetap PBB
• Indonesia semakin terkucil dari hubungan internasional

B. Penyimpangan Pemerintah Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Kebijakan di bidang politik dalam negeri 

• Kebijakan nasakomisasi di seluruh bidang kehidupan
• Pemberian atribut-atribut kebesara bagi Presiden, ibarat "Pemimpin Besar Revolusi", "Penyambung Lidah Rakyat", dsb.
• Keputusan MPRS untuk memasukan pidato kenagaraan Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "penemuan kembali revolusi kita" (Manipol) sebagai dari Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN)
• Pembubaran dewan perwakilan rakyat hasil pemilu tahun 1955 pada tahun 1960
• Pengangkatan pimpinan MPRS sebagai menteri
• Mekanisme pengangkatan anggota MPRSdan DPRGR melalui penunjukan oleh Presiden Sukarno 
• Kebijakan MPRS tahun 1963 wacana penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup

2. Kebijakan di bidang politik luar negeri

• Penyelenggaraan politik konfrontasi , dengan adanya pembagian dunia menjadi dua kekuataan yang saling bertikai. NEFO, negera gres yang berhaluan kiri.OLDEFO, negara-negara kapitalis imperialis.
• Pembelokan politik luar negeri Indonesia dengan membentuk Poros Jakarta-Peking-Pyongyang yang menjadi poros anti-imperialis dan anti-kolonialis
• Mengadakan Games of Nefo(GANEFO)
• Berupaya menarik negara-negara di Afrika dan Timur Tengah untuk menyokong diadakannya Confrence of the New Emerginh Force(CONEFO) untuk menyaingi PBB.

C. Pembrontakan G30S /PKI dan Kejatuhan Demokrasi Terpimpin

Kronologis Peristiwa G30 S/PKI Penumpasan Pembrontakan 30 September 1965:

• Terjadi penculikan terhadap 6 orang jendral diantaranya MENPANGAD Letjen Ahmad Yani
• Studio RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi diduduki G30S
• Pendudukan G30S terhadap tempat silang Monumen Nasional

-1 Oktober 1965

• Pukul 07.00 Letkol Untung mengumumkan wacana berdirinya Dewan Revolusi dan pernyataan wacana demisioner kabinet Dwikora
• Mayjen Suharto mengambil alih kedudukan Mengpangab menggantikan Letjen Ahmad Yani
• Pukul 15.00 Mayjen Suharto berhasil membersihkan daerang silang monas dari pasukan pembrontak dan pukul 19.20 studio RRI dan gedung Telkom berhasil direbut oleh satuan RPKAAD, Batalion Kujang dan Kavaleri
• Pukul 20.00 Mayjen Suharto memberikan pidatonya wacana gerakan G30S sebagai pembrontakan

-2 Oktober 1965

• Pukul 05.00, pasukan RPKAD kavaleri, dan Batalion Kujang menyerbu kompleks Halim
• Pemberlakuan jam malam untuk Jakarta dan sekitarnya
• Pengangkatan Mayjen Suharto sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban(PANGKOPKAMTIB)

-3 Oktober 1965: Sebagian besar kekuataan G30S/PKI di Jakarta dan Jawa Tengah telah berhasil dikalahkan 

-4 Oktober 1965: Diadakan penggalian mayat para Jendral di Desa Lobang Buaya Kompleks Halim

Perdanakusuma

-8 Oktober 1965: Rakyat membentuk aksi-aksi penggayangan "G30S" dan melebur kedalam front Pancasila

-25 Oktober 1965: Terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia(KAMI) dan kesatuan agresi lainnya ibarat KAGI, KAPI, KAPPI, dll.

-10 Januari 1966:

Dikeluarkannya Tritura oleh mahasiswa yang berisi"

• Bubarkan PKI
• Turunkan Harga
• Retool Kabiner Dwikora

-Februari 1966 Presiden Soekarno membentuk Dwikora yang disempurnakan atau sering dikenal dengan kabinet Seratus Menteri yang tidak mencermati tuntutan para mahasiswa yang ditandai dengan tidak dimasukannya A.H Nasution dalam kabiner dan masih banyaknya orang yang dianggap komunis di dalam kabiner tersebut

-11 Maret 1966: Dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)

-12 Maret 1966: Pangkopkamtib, Letjen Suharto menyatakan pembubaran PKI

Sumber https://www.gu-buk.net