Konflik Kamboja Vs Vietnam

Penyebab Konflik Kamboja Vietnam

Pada bulan Mei 1976, Vietnam mencoba untuk mempertimbangkan kembali perbatasannya dengan kamboja, khussnya daerah maritim. Tindakan vietnam di indikasi akan merebut wilayah tersebut. Kamboja memandang upaya vietnam sebagai suatu pelanggaran terhadap  persetujuan yang pernah dibentuk tahun 1966. Pada pertengajan tahun 1977 vietnam menunjuk Duta Besarnya yang ada di Phnom Penh untuk mengetuai sebuah delegasi ke konferensi aturan bahari internasional. Peristiwa ini terjadi tidak usang sehabis Vietnam menuntut hak atas suatu zone ekonomi lepas pantai yang ditentang Kamboja. Masalah lainnya ialah duduk masalah batas yanga ada pada peta-peta sebelumnya sebagai "daerah berbentuk kontak" yang termasuk ke dalam propinsi.

Klaim wilayah oleh Kamboja yang kemudian berakibat tingginya korban sipil vietnam di daerah itu. Hampir 50% korban sipil jatuh pada garis perbatasan itu di tahun 1977. Vietnam menuduh Kamboja, khusus di daerah ini, telah menyerang penduduk Vietnam dengan sengaja guna mengubah komposisi penduduk setempat, dan dengan banyak sekali cara mengusahakan semoga penduduk berbangsa khmer menjadi kelompok mayoritas. Daerah tersebut merupakan salah satu tempat berlindung pasukan-pasukan Vietnam yang penting semasa perang Indochina kedua melawan AS. Kawasan itu tidak hanya ditinggali oleh prajurit vietnam, tetapi juga warga sipil. Kenyataan-kenyataan tersebut di atas mengakibatkan permasalahan yang sangat menggelisahkan orang-orang Kamboja yang mencoba merebut daerah yang dianggap sebagai miliknya.

Sejak bulan April 1978, para pemimpin Khmer secara eksplisit mengkampanyekan bagaimana cara "mempertahankan ras Kamboja dari rencana-rencana bangsa Vietnam untuk merebut semua wilayah Kamboja dan menghapus ras Kamboja ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Telah dikemukakan pula berulang kali keharusan "mempertahankan kebesaran nasional dan ras kamboja demi kelestarian hidupnya". Menurut kamboja, sudah menjadi keharusan bagi Kamboja untuk berjuang melawan Vietnam, yang dianggap ingin menguasai Kamboja. Kamboja menganggap bantu-membantu perbatasan-perbatasannya dihentikan dilanggar, dihentikan disentuh ataupun diubah. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik perbatsan yang sengit antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1978. Provokasi Pol Pot dengan cara menyerang masuk ke wilayah yang dianggap Vietnam miliknya ini dibalas Vietnam dengan suatu serangan balik besar-besaran dengan mengerahkan ribuan tentaranya pada Bulan Januari 1979, dan dengan cepat menguasai Kamboja.

Keterlibatan Cina dalam Konflik Kamboja Vietnam

Konflik tersebut juga dipengaruhi oleh kekerabatan China dengan Kamboja. Setiap pergantian kekuasaan di Kamboja, turut mensugesti corak kekerabatan mereka. Hubungan China-Kamboja Sudah terjalin semenjak masa pemerintahan Shihanouk, namun sempat putus ketika Pemerintahan Lon Nol. Hubungan Cina-Kamboja kembali membaik ketika Khemer mengambil tampuk pemerintahan pada tahun 1975. Cina menawarkan pertolongan militer kepada Kamboja yang pada dikala itu sedang mengalami konflik dengan vietnam. Dukungan Cina dikala itu didasari oleh situasi Indocina yang membahayakan kepentingan keamanan Cina yang menyangkut:

1. Masalah strategis mengenai kemungkinan terbentuknya kesatuan Indocina di bawah imbas Vietnam yang memiliki kekuatan militer yang tidak bisa diabaikan.

2. Kekhawatiran Cina bahwa  pada kesannya keseluruhan Indocina akan jatuh ke dalam imbas Soviet.

Menurut Cina "hubungan khusus" yang diinginkan Vietnam terhadap Laos dan Kamboja merupakam perwujudan dari tujuan hegemoni Vietnam di Indocina yang didukung sepenuhnya oleh Soviet. oleh alasannya ialah itu Ia membantu Kamboja dengan impian sanggup menghalangi maksud-maksud Soviet tersebut. Dukungan Cina terhadap pemerintah khmer Merah terutama dalam bentuk pertolongan ekonomi dan militer.

Konflik dengan Vietnam, juga dijadikan alasan bagi Cina untuk tetap mendukung negara yang bermusuhan dengan Vietnam. Hubungan Cina dengan Vietnam memburuk ketika Vietnam mendapatkan undangan Sistem keamanan kolektif dari Uni Soviet, yang dianggap Cina sebagai taktik Soviet mengepung Cina. Hubungan ini memburuk ketika Vietnam menjadi anggota Comecon (Comumunist Economy Cooperation/Kerjasama ekonomi negara-negara komunis) dan menandatangani perjanjian keamanan bersama selama 20 tahun. Permusuhan Cina dengan Soviet diawali dengan dicetuskannya undangan Sistem Keamanan Kolektif Asia oleh Leonid Breznev pada tahun 1969. Usul ini sanggup mengisolasi Cina dan mencari legalisasi atas tugas uni Soviet dAsia.

Perbedaan pemahaman antara Soviet dan Cina perihal komunisme serta sengketa wilayah perbatasan menjelma konflik terbuka semenjak dekade 1960. Sementara itu, AS tidak banyak bereaksi atas rezim Polpot dan konflik tersebut. Karena pada masa itu, kekerabatan AS-Cina mulai membaik. Bagi AS, mendukung Cina akan melemahkan posisi Uni Soviet di dunia Internasional.

Peran ASEAN dalam Konflik Kamboja Vietnam

Pada tangal 17-18 juni 1981 ASEAN mengeluarkan pandanganya dalam pertemuan di Manila. sebelumnya pandangan-pandangannya ditolak Vietnam. Hasil komunike ini tidak jauh dengan resolusi PBB no. 35/6 tahun 1980. Namun diantara beberapa poin usulan, terdapat 3 poin proposal yang baru, yaitu:

1. Pengiriman pasukan hening PBB ke Kamboja.

2. Penarikan mundur semua pasukan ajaib dari Kamboja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dibawah pengawasan pasukan PBB

3. Pelucutan senjata semua kelompok Khmer segera sehabis pasukan ajaib ditarik dari kamboja.

Sebelumnya Resolusi dari ASEAN selalu ditolak pihak Vietnam. Namun, Resolusi kali ini, yaitu Resolusi No.35/6 1980, ASEAN Telah berhasil mengangkat duduk masalah kamboja dari duduk masalah regional menjadi maslaah internasional. Tanggal 13 Juli 1981, di markas besar PBB, New York, diadakan konferensi Internasional perihal Kamboja (International Conferemceon Kampuchea). Untuk menuntaskan duduk masalah kamboja berikutnya, ASEAN berusaha mendorong 3 kelompok perlawanan Anti-Vietnam semoga membentuk suatu pemerintahan koalisi anti-pemerintahan Heng Samrin. Langkah ini diusulkan ASEAN alasannya ialah selama ini  resolusi-resolusi PBB tidak pernah diindahkan Vietnam. Cina pun mendekati ASEAN untuk menangani duduk masalah tersebut. Cina dan ASEAN memiliki kepentingan yang sama dalam duduk masalah Kamboja, yaitu pertama ialah menginginkan pasukan vietnam ditarik keluar wilayah Kamboja. dan yang kedua ialah tetap menawarkan legalisasi kepada pemerintah Pol Pot dengan tetap mendukung posisi demokratik Kamboja di PBB sebagai perwakilan Kamboja yang sah disana.

Ketika Kamboja berhasi dikuasai Vietnam, dan dilanjutkan dengan mendirikan pemerintahan Heng Samrin pada tahun 1979.  Suara ASEAN yang diwakili oleh Perdana Menteri Singapura Siunathamby Rajaratnam menyatakan bahwa ASEAN mendukung ketiga kekuatan di Kamboja yang terdiri dari semua unsur di atas pimpinan Son San. Rajaratnam juga menyatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional yang anti terhadap komunis, tetapi bukan bertujuan menghancurkan Vietnam. ASEAN hanya menginginkan semoga Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja, tanpa syarat apa pun. Selanjutnya, ASEAN bersedia mendapatkan segala keputusan rakyat Kamboja. apakah mereka menentukan Heng Samrin yang berkuasa atas dukungan Vietnam atau menentukan Pol Pot yang didukung rezim Khmer.

Akhir dari Konflik Kamboja

Untuk memecahkan duduk masalah Kamboja, dunia Internasional melaksanakan banyak sekali upaya. Pada bulan Juli 1988 di Istana Bogor (Indonesia), berkumpul banyak sekali pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian duduk masalah Kamboja. Acara itu dikenal dengan Jakarta Informal Meeting (JIM). Pada bulan Februari 1989, pertemuan itu dilanjutkan dengan mengadakan JIM II yang mengundang impian untuk sanggup mencapai kesepakatan di antara semua pihak. Walaupun bersifat informal (tidak resmi), tetapi pertemuan itu berhasil menemukan dua duduk masalah yang dianggap penting dalam penyelesaian duduk masalah Kamboja. Kedua duduk masalah itu ialah sebagai berikut. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyelesaian politik menyeluruh. Vietnam mulai menawarkan akad dan bersedia menarik pasukannya dari Kamboja.

Munculnya upaya untuk mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang semasa berkuasa di Kamboja telah melaksanakan pembantaian keji terhadap sekitar sejuta rakyatnya, Upaya menuntaskan konflik Kamboja mulai memasuki tingkat internasional, yaitu dengan mengambil tempat di Paris. Dalam konferensi ini hadir wakil dari 20 negara, termasuk ASEAN dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Konferensi ini disebut dengan ICK (International Conference on Kampuchea atau Konferensi Internasional mengenai Kamboja). Konferensi berlangsung tanggal 30 – 31 Juli 1989. ICK diperlukan bisa membentuk sebuah tubuh yang mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan melaksanakan perjanjian perdamaian. Namun, para pengamat percaya bahwa keberhasilan ICK bergantung pada hasil pertemuan sebelumnya pada tanggal 24 – 25 Juli 1989. Perjalanan panjang upaya penyelesaian duduk masalah Kamboja kesannya menemui titik impian perdamaian. Pada tahun 1991, pasukan perdamaian PBB memprakarsai gencatan senjata pihak-pihak yang bertikai. Pada tahun itu juga, Pangeran Norodom Sihanouk kembali duduk sebagai kepala negara. Pada tahun 1993, Pangeran Norodom Sihanouk diangkat sebagai Raja, dan kemudian diadakan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum itu, Norodom Ranariddh dan Hun Sen terpilih sebagai perdana menteri.

Sumber https://www.gu-buk.net