Indische Partij : Partai Politik Pertama Di Indonesia
Indische Partij merupakan organisasi nasional besar yang 3, sehabis Budi Utomo dan Sarekat Islam. IP (Indische Partij, disingkat) merupakan organisasi pertama yang menyatakan secara tegas berpolitik. Dengan demikian sanggup dikatakan IP merupakan partai politik pertama yang didirikan oleh bangsanya sendiri.
Pada awalnya, IP dibuat untuk menolak dominasi kaum totok, dan berusaha menyuarakan keadilan untuk kaum peranakan, karena pada ketika itu kaum peranakan sangat terdiskriminasi. Namun, seiring berkembangnya waktu, IP tidak hanya membela kaum peranakan, tapi juga semua orang yang lahir di Hindia-Belanda. Baginya Hindia-Belanda harusnya dipimpin oleh orang yang lahir di sana, Bukan pendatang. Konsep tersebut populer dengan nama Indische for Indier, yang artinya Hindia untuk orang yang lahir di Hindia.
Adapun secara resmi dalam anggara dasarnya (Pasal 2), tujuan IP yaitu :
Indische Partij Tidak Berbadan Hukum
Jika IP tidak berbadan hukum, artinya mereka tidak diakui oleh pemerintah, dan sanggup saja di cap sebagai organisasi ilegal. Bukannya IP tidak mau berbadan hukum, tapi memang Pemerintah Hindia yang tidak mau mengatakan pengakuan. Bagi pemerintah kolonial, IP yaitu musuh besar yang harus di musnahkan.
Proses akreditasi bermula dari pengajuan anggaran dasar organisasi. Hal ini juga yang dilakukan oleh IP. Melihat anggaran dasar IP, sanggup dilihat bahwa organisasi ini berusaha melawan pemerintah kolonial, dan niscaya ditolak oleh pemerintah. Adapun alasan resmi dari Pemerintah Kolonial yaitu :
Sekali lagi, pemerintah menolak. Baginya ini hanyalah tipu budi anyir dari IP, sekali radikal tetap radikal. Secara resmi pemerintah menolak dengan alasan :
Dari kiri ke kanan : Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Tjipto Mangunkusomo. Sumber : KITLV |
Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Berdirinya IP diprakarsai oleh E.F.E Douwes Dekker (Keponakan dari Eduard Douwes Dekker - Multatuli), Suwardi Suryaningrat, dan Tjipto Mangunkusumo, atau biasa dijuluki Tiga Serangkai. Pemerintah Kolonial kerap menyebut mereka sebagai D-W-T (Douwes-Wardi-Tjipto).
Ketika 1912. Kala itu Hindia Belanda (sekarang Indonesia) sedang terserang demam berorganisasi. Hampir tiap bangsa memiliki organisasi, baik Jawa, Minahasa, Sunda, dll. Menuju ke selesai 1912, sebuah organisasi gres berdiri dengan mengatakan konsep yang berbeda dari yang lain. Gagasan yang dibawa IP cukup berbahaya bagi pemerintah Hindia-Belanda, yakni 'berpemerintahan sendiri'. Dengan cepat IP berhasil mencuri perhatian pemerintah Hindia Belanda karena idenya yang membahayakan.
Latar Belakang
Pada awalnya ilham pendirian IP dibawa oleh Douwes Dekker. Ia yaitu seorang peranakan (campuran Indonesia-Belanda). DD merasa bahwa pemerintah Hindia Belanda terlalu memojokkan kaum peranakan, dan malah mengutamakan orang Belanda totok (Belanda asli). DD yang merupakan peranakan mencicipi ketidak adilan ini, dan balasannya ia berniat menciptakan sebuah organisasi yang menolak dominasi kaum totok, pikirnya semua orang yang lahir di Hindia Belanda berhak mendapat hak yang sama. Ide tersebut didukung oleh Tjipto dan Wardi. Kebetulan DD ini yaitu teman bersahabat dari Tjipto dan Wardi, bahkan ketiganya pun merupakan bekas anggota Budi Utomo.
Singkat cerita, ketiganya membentuk organisasi Indische Partij, tak hanya organisasi, IP menyatakan bahwa dirinya ikut berpolitik. Nah, maka dari itu, IP diklaim sebagai partai politik pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia.
Tujuan
Pada awalnya, IP dibuat untuk menolak dominasi kaum totok, dan berusaha menyuarakan keadilan untuk kaum peranakan, karena pada ketika itu kaum peranakan sangat terdiskriminasi. Namun, seiring berkembangnya waktu, IP tidak hanya membela kaum peranakan, tapi juga semua orang yang lahir di Hindia-Belanda. Baginya Hindia-Belanda harusnya dipimpin oleh orang yang lahir di sana, Bukan pendatang. Konsep tersebut populer dengan nama Indische for Indier, yang artinya Hindia untuk orang yang lahir di Hindia.
Adapun secara resmi dalam anggara dasarnya (Pasal 2), tujuan IP yaitu :
- Untuk membangun patriotisme semua bangsa Hindia kepada tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepadanya.
- Menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan.
- Memajukan tanah air Hindia.
- Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka
Perkembangan
Bagi pemerintah Hindia-Belanda, keberadaan IP sangat berbahaya, karena sanggup melahirkan rasa nasionalisme rakyat Hindia Belanda. Ini terlihat terperinci dari apa yang dilakukan oleh IP, yang berusaha mendobrak diskriminasi rasial.
Untuk berbagi propagandanya, IP membentuk majalah Het Tijdschrifc dan surat kabar De Express. Ini lah senjata utama dari IP. Melalui surat kabarnya, IP berusaha meneror pemerintah Hindia-Belanda dengan tulisan-tulisan yang kritis. Salah satu misalnya yaitu goresan pena dari Wardi, yang berjudul Andai saya seorang Belanda.
Jumlah anggota IP tidak begitu banyak, hanya 7300 orang, kebanyakan mereka yaitu peranakan, hanya 1500 yang pribumi. Sedikitnya jumlah anggota IP mungkin disebabkan oleh peraturan Pemerintah Kolonial yang tertuang :
Pasal 111 Regerings-Reglement (RR), yang berbunyi "Bahwa perkumpulan-perkumpulan atau persidangan-persidangan yang membicarakn soal pemerintahan (politik) atau membahayakan keamanan umum dihentikan di Hindia Belanda".Pasal ini merupakan tembok penghalang yang sukar ditembus oleh Indische Partij dalam mengembangkan jumlah Anggotanya. Biarpun jumlahnya sedikit, namun anggota-anggota yang tergabung dalam IP memiliki kualitas yang baik. Mereka yang tergabung dalam IP yaitu pintar muda yang memiliki benih nasionalisme Hindia.
Indische Partij Tidak Berbadan Hukum
Jika IP tidak berbadan hukum, artinya mereka tidak diakui oleh pemerintah, dan sanggup saja di cap sebagai organisasi ilegal. Bukannya IP tidak mau berbadan hukum, tapi memang Pemerintah Hindia yang tidak mau mengatakan pengakuan. Bagi pemerintah kolonial, IP yaitu musuh besar yang harus di musnahkan.
Proses akreditasi bermula dari pengajuan anggaran dasar organisasi. Hal ini juga yang dilakukan oleh IP. Melihat anggaran dasar IP, sanggup dilihat bahwa organisasi ini berusaha melawan pemerintah kolonial, dan niscaya ditolak oleh pemerintah. Adapun alasan resmi dari Pemerintah Kolonial yaitu :
Oleh karena perkumpulan itu berdasar politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum, harus dihentikan pendiriannya, berdasarkan pasal 111 RROke, kini IP mengganti anggaran dasarnya yang tadinya bersifat radikal, kini diubah menjadi lebih moderat. Di dalam rapat tanggal 5 Maret 1913 pucuk pimpinan Indische Partij menetapkan untuk mengubah suara pasal 2 wacana tujuan Indische Partij. Setelah diubah bunyinya menjadi ibarat berikut :
- Memajukan kepentingan anggota di dalam segala lapangan, baik jasmani maupun rohani
- Menambah kesentosaan kehidupan rakyat di Hindia Belanda.
- Berdaya upaya menghilangkan segala rintangan dan Undang-undang Negara yang menghalangi terciptanya tujuan,
- Minta diadakan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang menunjang tercapainya tujuan
Sekali lagi, pemerintah menolak. Baginya ini hanyalah tipu budi anyir dari IP, sekali radikal tetap radikal. Secara resmi pemerintah menolak dengan alasan :
Menimbang bahwa perubahan yang diadakan pada pasal 2 anggaran dasar itu, sekali-kali tidak bermaksud merubah dasar dan jiwa organisasi itu yang sebenarnya
Akhir Cerita
Andai saya Seorang Belanda (Als Ik Een Nederlander Was), Tulisan yang indah, sekaligus sangat menusuk pemerintah. Saya harapkan anda membaca dulu goresan pena itu. Tulisan Wardi, menjadikan reaksi yang jago dari pemerintah. Bahkan seorang Gubernur Jendral (Presiden jikalau sekarang) harus mengeluarkan Hak Exorbinate Rechten (yakni hak menangkap bagi siapa saja yang membahayakan Belanda) untuk trio DWT. Akhirnya Gubernur Jenderal Idenburg mengeluarkan surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 untuk mengasingkan Trio DWT. Beberapa daerah ditunjuk untuk mereka. Kupang untuk Tjipto Mangoenkoesoemo, Banda untuk R.M. Soewardi Soerjaningrat, dan Bengkulu untuk Douwes Dekker. Disamping itu ditetapkan pula dalam surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 bahwa mereka bebas berangkat keluar Hindia Belanda. Mereka bertiga menentukan diasingkan di luar negeri, yaitu ke negeri Belanda. Mereka berangkat ke Negeri pengasingan tanggal 6 September 1913. Hari keberangkatannya ini diproklamasikan sebagai "Hari Raya Kebangsaan". Dengan diasingkannya ketiga pimpinan tersebut, maka secara Organisatoris Indische Partij tidak berperanan lagi di dalam pergerakan nasional Indonesia. Ternyata, pengasingan Tiga Serangkai ke negeri Belanda besar lengan berkuasa amat kuat pada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar Dengan diasingkannya Trio DWT, habislah riwayat Indische Partij. Organisasi yang gres berusia kurang lebih 6 bulan itu, kini telah dihentikan untuk dibangun kembali. Selama 6 bulan berdiri, IP telah berhasil menggoncang panggung politik Hindia Belanda. Walaupun hanya sebentar, namun anutan IP wacana nasionalisme Hindia telah menyebar ke seluruh Hindia-Belanda.
Sumber https://www.gu-buk.net |
Posting Komentar untuk "Indische Partij : Partai Politik Pertama Di Indonesia"