Sistem Ekonomi Terpimpin Di Indonesia

 

Konsepsi mengenai Demokrasi terpimpin di bidang politik selanjutnya melahirkan turunannya di bidang ekonomi, Ekonomi Terpimpin. Sistem ini pada hakikatnya mendalilkan bahwa negara harus berperan untuk "memimpin" ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Dan semuanya itu didasarkan pada satu planning nasional yang komrehensif.

Konsepsi ini sebagian merupakan reaksi terhadap pengalaman pada tahun 1950-an yang meninggalkan kesa ketidakberdayaan negara mengendalikan dan mengarahkan ekonomi nasional. Sebagian lagi terkesan dan terinspirasi oleh "kesuksesan" sistem ekonomi berencana yang diterapkan di negara-negara sosialis berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terbangunnya industri-industri dasar sebagai landasan pembangunan industri mereka. Sebagai kilas maju, gres dua dasawarsa kemudian sejarah menjatukan vonis bahwa sistem perencanaan sentral, meski sering menandakan prestasi awal yang mengesankan, ternyata tidak sanggup berlanjut dalam jangka panjang. Sebab utamanya ialah alasannya ialah pertentangan fundamental dalam sistem intensifnya dan kerancuan antara pengolalahan politik dan pengelolaan ekonomi. Setelah itu, satu demi satu negara yang menerapkan sistem perencanaan sentral meninggalkannya dan mengadopsi aneka macam variasi kombinasi antara perencanaan negara dan prosedur pasar.

Berikut ini beberapa asas yang melandasi Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia:

1.Negara dengan konsepsi politiknya menjadi penjuru utama ekonomi nasional. Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan ekonomi (fiskal, moneter, sektoral) harus mengacu dan tunduk pada tujuan besar politik negara.

2. Dirumuskan Rencana Pembangunan Nasional 8-Tahun untuk dijadikan contoh bagi semua aktivitas politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan negeri ini.

3. BUMN menjadi tulang punggung dan pelaku sentral ekonomi nasional, memimpin sektor-sektor ekonomi utama dan sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat. Mereka mendaptkan tunjangan penuh dari APBN dan perbankan untuk melakukan tugasnya.

4. Sektor perbankan diorganisasi sebagai satu jaringaan pembiayaan dengan jalur komando dengan jalur komando yang tegas (sistem "bank tunggal") untuk mendukung semua aktivitas ekonomi yang diprioritaskan oleh negara dengan Bank Sentral (BI) sebagai pemegang kendali utama. Dan BI sendiri ialah cuilan yang tak terpisahkan dari pemerintah.

Peluang bagi eksperimen sistem gres ini untuk sukses memang tidak besar semenjak awal. Pertama, alasannya ialah eksperimen ini dilaksanakan dalam kondisi makro-moneter yang semakim memburuk. Kedua, alasannya ialah perangkat pelaksanaa sistem gres tersebut tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Ketiga, alasannya ialah politik luar negeri Indonesia pada waktu itu tidak disukai oleh negera-negara Barat sehingga jalan masuk Indonesia ke sumber-sumber keuangan dunia tambah sulit. Keempat, alasannya ialah dengan berjalannya waktu, situasi politik dalam negeri makin tegang dan makin tidak aman bagi pelaksaaan kebijakan ekonomi nasional.

Sumber: Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah oleh Prof. Dr. Boediono

Sumber https://www.gu-buk.net